Opini, Publikasinews.com – Semingguan ini sosok Moeldoko wara-wiri di layar kaca dalam iklan “Selamat Tahun Baru 2018” yang dipariwarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Mantan Panglima TNI itu membintangi iklan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI yang dijabatnya sejak 10 April 2017.
Dijabatnya Ketum HKTI oleh Moeldoko ini mengingatkan pada langkah Prabowo Subianto yang juga menjabatnya pada periode 2004-2009.
Ketika menjabat Ketum HKTI, Prabowo pun aktif dalam organisasi Gerakan Indonesia Raya yang kemudian berubah menjadi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Menariknya, semenjak dipegang oleh Prabowo, HKTI bukan lagi organisasi kepetanian biasa sebagaimana sebelumnya. HKTI berubah menjadi sebuah organisasi yang jabatan ketua umumnya diperebutkan.
Pada 2010, setelah Prabowo kembali terpilih sebagai Ketum HKTI dalam Munas HKTI 2010, Oesman Sapta Odang yang menurut Prabowo bukan merupakan anggota HKTI menggelar Munas tandingan. Dalam Munas HKTI tandingan itu, Oesman menang lewat mekanisme voting.
Oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepengurusan HKTI versi Oesman ini disahkan pada 2011. Selanjutnya, Prabowo yang tersingkir melancarkan gugatannya ke PTUN dan Mahkaman Agung.
Perseteruan semakin meruncing setelah pada 2014, Oesman menyatakan dukungannya pada Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Dan semakin memanas setelah Oesman yang berhasil duduk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membidik kursi Ketua MPR RI.
Oesman sejak 2016 menjabat Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Jenderal (Purn) Wiranto yang bergeser menduduki Ketua Dewan Pembina Hanura.
Dan, dalam kepengurusan Oesman, Jenderal (Purn) Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura sejak dikukuhkan pada 2017.
Karenanya, bisa dibilang, HKTI saat ini berada dalam jaringan Wiranto. Dan, sekali lagi lewat HKTI Wiranto dengan dibantu pemerintah SBY yang mengukuhkan kepengurusan Oesman berhasil menekuk seteru abadinya, Letjen (Purn) Prabowo.
Langkah Wiranto sepertinya tidak hanya sampai mendudukkan Moeldoko pada jabatan Ketua Umum HKTI dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura. Mantan Panglima ABRI yang dikenal memiliki jaringan dan pengaruh luas ini juga tengah memproyeksikan Moeldoko untuk mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden RI.
Sebenarnya, sebelum reshuffle jilid pertama Kabinet Kerja diumumkan pada 27 Juli 2016, nama Moeldoko diisukan masuk bursa sebagai calon Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
Jika melihat pengalaman pada masa pemerintahan SBY, jabatan itu secara tradisi jatuh ke tangan mantan Panglima TNI yang baru beberapa tahun memasuki masa pensiun.
Misalnya, Widodo AS yang pensiun pada 2002 diangkat menjadi Menko Polhukam pada 2004. Selanjutnya, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai menkopulhukam setelah pensiun dari dinas kemiliteran pada 2007.
Karenanya, Moeldoko yang memasuki masa pensiun pada Juli 2015 sangat tepat jika diangkat sebagai menkopolhukan pada 2016.
Tetapi, Istana punya perhitungan lain. Moeldoko dicoret dan Wiranto yang terpilih. Penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam terbilang keputusan tepat, mengingat situasi politik nasional saat itu membutuhkan ketokohan Wiranto yang memiliki jejak sejarah panjang dalam percaturan politik nasional.
Dalam menghadapi persaingan Pilpres 2019 yang bakal berlangsung lebih sengit dari pilpres yang digelar lima tahun sebelumnya, Jokowi bakal dipasangkan dengan mantan militer.
Dan, dari sedikit purnawirawan berbintang empat yang masih “segar”, Moeldoko menjadi salah seorang yang memiliki peluang tertinggi karena memilik kedekatan politik dengan Jokowi.
Jenderal (Purn) Djoko Santoso, misalnya, dikenal lebih dekat dengan Prabowo. Sementara, Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru akan pensiun pada Maret 2017 lebih memilih posisi yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi. Sebaliknya, Mantan Panglima TNI lainnya, Laksamana (Purn) Agus Suhartono menyatakan ogah masuk ke dunia politik dan lebih memilih menjadi pengamat. Agus Suhartono.
Jika mencari rilis hasil survei yang terkait Pilpres 2019, memang nama Moeldoko tidak akan ditemukan mesin pencari Google. Hal ini tidak mengherankan, sebab sebagaimana mantan-mantan Panglima TNI lainnya, namanya kurang populer.
Ketidakpopuleran Moeldoko cukup beralasan, mengingat situasi politik dan keamanan relatif tenang. Inilah yang membedakan era Moeldoko, Djoko Suyanto, Djoko Susanto, Agus Suhartono dengan era Gatot Nurmantyo.
Tingkat popularitas pastinya berkaitan dengan tingkat elektabilitas. Namun demikian, tingginya tingkat popularitas belum tentu sejalan dengan tingginya tingkat elektabilitas.
Rhoma Irama, misalnya, disebut-sebut memiliki tingkat popularitas di atas 95 % yang bisa dibilang nyaris sempurna. Tetapi, tingkat elektabilitas Raja Dangdut ini pun paling tinggi hanya 5 %.
Tingat elektabilitas akan sejalan dengan tingkat popularitas jika sentimen positif lebih tinggi dari sentimen negatif. Dan, karena sepanjang karir kemiliterannya Moledoko nyaris tidak memiliki noda, maka sentimen negatif pun relatif kecil.
Dengan sentimen negatifnya yang nyaris tidak ada itu, secara teori, Moedoko tinggal mendongkrak popularitasnya saja. Dan, selanjutnya tingkat keterpilihan pun akan menyusul meningkat.
Karenanya tidak ada yang salah dengan kemunculan Moeldoko lewat sejumlah iklan HKTI yang menyelip di antara jeda acara.
Lagi pula, sebagai calon wakil, Mantan KSAD tersebut tidak terlalu membutuhkan tingkat elektabilitas yang tinggi, Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilih lebih cenderung melihat pada calon presiden ketimbang calon wakil presiden. Contohnya, Boediono yang digaet SBY saat Pilpres 2009.
Jadi, soal survei, Moeldoko boleh tutup mata. Dan Jokowi tidak perlu mempertimbangkan tingkat elektabilitas lelaki kelahiran Kediri, Jawa Timur, 60 tahun yang lalu ini. Bukankah kalau melihat tingkat elektabilitas, posisi Aburizal Bakrie lebih tinggi ketimbang Jusuf Kalla.
Sebenarnya, Moeldoko sudah kembali masuk ke blantika pemberitaan media tanah air semenjak ia mengeluarkan pernyataan terkait polemik “5.000 pucuk senjata” yang ditimbulkan oleh Panglima TNI penggantinya, Gatot Nurmantyo.
“Dengan kondisi negara yang seperti ini, stabilitas hangat, saya pikir memunculkan persoalan-persoalan baru itu tidak wise, tidak bijak. Semuanya harus pada kondisi saling menjaga dengan sungguh-sungguh. Untuk itu semua statement dari siapa pun harus bisa menjawab dan menjaga kondisi negara ini dengan baik, kalau tidak, kita hanya ribut dengan kondisi di dalam negeri,” katanya di Jember, Rabu sore, 27 September 2017 (Sumber: Tempo.co).
Saat ini Jokowi tengah menggodog rencana perombakan kabinetnya menyusul majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa dalam Pilgub Jatim 2018 dan terpilihnya Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
Adanya rencana reshuffle kabinet saat parpol-parpol mulai semakin memanaskan mesin politinya ini pastinya akan membuat Jokowi harus benar-benar ekstra hati-hati. Apalagi, paada 7 Januari 2018 lalu, Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan Jokowi sebagai petugas partai.
Dalam reshuffle kali ini, kemungkinan masuknya Moeldoko semakin besar. Moeldoko, dalam beberapa bulan terakhir, bukan saja dekat dengan Jokowi secara personal dengan menjadi wakil keluarga orang nomor satu di Indonesia itu saat pernikahan putri Jokowi Kahiyang dengan Bobby, tetapi juga medukung penegasan Jokowi tentang Presiden yang merupakan Panglima Tertinggi TNI menjadi polemik.
Kalau pun Moeldoko masuk kabinet, posisi apa yang pantas baginya? Apakah akan memegang jabatan Menko Polhukam yang sama artinya dengan menggeser posisi Wiranto?
Dan, kalau Jokowi menempatkannya Moeldoko sebagai penjaga gawang politik hukum dan keamanan Indonesia, lantas kemana Wiranto akan dilabuhkan? Apakah Wiranto akan “dibebastugaskan” atau akan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara?
Sebenarnya, masuk tidaknya Moeldoko ke dalam kabinet tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kansnya untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Jabatan Ketum HKTI dengan jumlah anggota mencapai sekitar 60 juta petani sudah cukup strategis untuk meraih dukungan suara.
Jika melihat peta saat ini, Jokowi membutuhkan sosok berlatar belakang militer sebagai pendampingnya. Ada sejumlah keuntungan yang didapat Jokowi dengan menggandeng purnawirawan jenderal. Di antaranya untuk membendung kampanye hitam yang menyebut dirinya terkait dengan PKI. Tetapi, yang terpenting adalah untuk meredam upaya pembenturan Jokowi dengan TNI, khususnya Angkatan Darat.
Moeldoko dengan latar belakang militer dan kedekatannya dengan pemimpin umat, khususnya ulama, merupakan sosok yang tepat untuk dipasangkan dengan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Sumber: Gatot Swandito
Komentar