oleh

Balaikota di Demo terkait dugaan Bobroknya Birokrasi serta Janji Anies Baswedan, Sekda DKI langsung Responsif

JAKARTA, PublikasiNews.Com | Lima unsur organisasi yang bergabung dengan mengatasnamakan “Jakarta – Kami Kompak” terdiri dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan poin 8 janji dari 23 Janji Anies Baswedan saat kampanye. Aksi digelar bertempat di depan gerbang utama Balaikota Pemprov DKI Jakarta pada, Rabu (31/3/2021) siang.

Dalam orasinya, Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung serta menyoroti keterkaitan soal pemubajiran anggaran gaji TGUPP. “Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan bagi warga DKI saja,” tegas Amos.

Aksi damai yang digelar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia bersama Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan poin 8 janji dari 23 Janji Anies Baswedan saat kampanye. Aksi digelar bertempat di depan gerbang utama Balaikota Pemprov DKI Jakarta pada, Rabu (31/3).dok-istimewa/red

Ketidak-tegasan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dikatakan Amos juga sebagai tindakan dugaan pelanggaran oknum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) baik tingkat Dinas, Suku Dinas (Sudin), maupun oknum penertiban ditingkat Kecamatan. Hal ini tentunya juga harus menjadi perhatian serius gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, dalam orasinya tersebut, Amos menyebut bahwa hasil audit BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO, Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara dengan Rp 983,31 miliar pada tahun 2019-2020.

“Terungkapkan bahwa Anies Baswedan sudah bayar hampir Rp 1 Triliun demi Formula E,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya menyampaikan dalam Konferensi Pers-nya didepan Balaikota usai digelarnya aksi damai. Bahwa Opan, sapaan Ketum FWJ tersebut sangat menyayangkan ketidak-jeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontrol kinerja SKPD-nya. Opan juga menyinggung birokrasi bobrok dalam pemerintahan Anies menjadi dasar diduga rusaknya moral pejabat DKI.

“Asal Bapak Senang (ABS) mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan kepada para pembantu-pembantu Anies di tingkat Dinas, Wali Kota, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga Anies kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran nakal yang dilakukan oleh oknum jajarannya.

“Tentunya hal itu menjadi sasaran empuk untuk menudingnya sebagai Gubernur yang melakukan tindakan Masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak adanya tindakan tegas dari orang nomor satu di DKI Jakarta ini,” papar Opan.

Opan juga mengapresiasi respon positif Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali atas aksi damai yang bertajuk ‘Kami Cinta DKI Jakarta’ di Balaikota. Dalam ucapannya kepada FWJ – Indonesia, Matali menganggap perlu adanya kritik membangun untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sekda juga berjanji akan merangkul dan memberikan ruang diskusi terkait tuntutan aksi yang dilakukan lima organisasi tadi.

Sebagai fungsi kontrol sosial yang melihat secara fakta dilapangan, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Agus Supriyanto mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan harus bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata maupun oknum ditingkat Kecamatan.

“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Pak Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies.

“Nah kita ingin mengingatkan Pak Anies untuk segera menuntaskan janjinya. Saat ini masih banyak dugaan praktik penyimpangan birokrasi, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) para oknum pejabat di DKI dalam hal ini di dinas maupun Sudin Citata. Kita mendorong Pak Anies untuk segera membereskan anak buahnya yang nakal tersebut,” pungkasnya.

Wartawan yang sudah 17 tahun mengabdi di Rakyat Merdeka Group/Holding Jawa Pos Group itu menegaskan, saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” imbuhnya.

Jurnalis yang biasa disapa AGS ini pun mengapresiasi Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespon aksi di balaikota tersebut. “FWPJ sangat mengapresiasi Pak Sekda Marullah Matali yang dengan cepat merespon aksi teman-teman. Beliau akan menerima perwakilan teman-teman itu bagus. Artinya, Pak Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya harap, Pak Sekda istiqomah untuk terus menyerap aspirasi seluruh warga Jakarta,” harap wartawan yang  puluhan tahun telah meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun menegaskan, FWPJ bersama FWJ dan teman-teman lainnya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif. “Karena, kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan kritisi Pak Anies Baswedan dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,” pungkasnya.[]dok-fwj/red.Zark

Komentar

News Feed