Jakarta, PublikasiNews.Com – Perkembangan proyek Terowongan multi fungsi terpadu atau yang dikenal dengan Jakarta Integrated Tunnel (JIT) telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Bertempat diruang rapat sekretariat KPPIP, lantai 6 gedung Pos Ibu Kota, Jakarta Pusat, telah dibahas serius perkembangan proyek JIT, rapat dipimpin oleh Assisten Deputi bidang percepatan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Kementerian kordinator bidang Perekonomian RI, Tulus Hutagalung pada, Kamis (21/11/2019).
Peserta rapat terdiri dari Kemenko perekonomian, kementerian PUPR, Kemenko maritim dan investasi, Sekneg, Bappenas, Pemprov DKI, Balitbang PUPR, BPJT, PLN, PAM jaya, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan pejabat yang terkait simpul KPBU serta PT. AMJ sebagai Pemrakarsa Proyek JIT.
“Merujuk pada surat Sekretaris negara nomer. B -115/kemensekneg/D-2/SR.00/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal penerusan surat permohonan Audensi kepada Presiden RI dari PT. Antaredja Mulia Jaya (AMJ) untuk melaporkan perkembangan proyek Jakarta Integrated Tunnel (JIT), maka pada hari ini telah di bahas dalam rapat koordinasi kementerian perekonomian untuk segera mengimplementasikan proyek JIT,” ujar Komisaris utama PT. Antaredja Mulia Jaya (AMJ) Wibisono, SH, MH menyatakan kepada awak media.
bertempat diruang rapat sekretariat KPPIP, lantai 6 gedung Pos Ibu Kota, Jakarta Pusat, telah dibahas serius perkembangan proyek JIT, rapat dipimpin oleh Assisten Deputi bidang percepatan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Kementerian kordinator bidang Perekonomian RI, Tulus Hutagalung pada, Kamis (21/11).dok-istimewa
“Saya berharap proyek JIT ini segera terwujud, karena sudah sekian lama tertunda dikarenakan belum mendapatkan pendanaan dari investor, skema pendanaanpun akan menjadi contoh bagi pembangunan Infrastruktur kedepan karena tidak membebani anggaran negara,” pungkas Wibisono.
Dijelaskan bahwa didalam rapat tersebut dibahas untuk menentukan siapa PJPK (Penanggungjawab proyek Kerjasama),
Berdasarkan Perpres 38 tahun 2015 pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK), Dalam Proyek Jakarta Integrated Tunnel (JIT) PJPK-nya bisa kementerian PUPR atau Pemprov DKI dibawa koordinasi kementerian Maritim dan Investasi.
Disamping itu, peserta rapat mempunyai spirit yang sama yaitu ingin segera mengimplementasikan proyek JIT ini dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dengan mengajukan PT. AMJ sebagai Pemprakarsa Proyek. Dibahas juga dibahas tentang jaminan investasi proyek ini agar dana investasi aman dalam mendukung Pembangunan nasional karena investasi proyek JIT murni memakai dana dari swasta tanpa menggunakan dana APBN-APBD.
“Spiritnya sama yaitu proyek JIT ini harus segera di implementasikan,” kata asisten deputi Percepatan pembangunan Infrastruktur, Tulus Hutagalung.
Dalam penuturannya Tulus mengatakan bahwa akan ada saling koordinasi antar instansi. “Nanti kita akan kordinasikan dengan Kemenko maritim dan investasi untuk menunjuk PJPK karena proyek ini multi fungsi, ada banjir, jalan tol, bahan baku air minum dan listrik, maka harus lintas sektor dibeberapa kementerian,” ungkapnya.
Saat ini PT. AMJ telah menggandeng Investor dari Korea selatan dan sudah mendapatkan Letter Of Inten (LOI) dari eBEST Invesment & Securities Co.Ltd yang menyatakan sanggup untuk mendanai proyek senilai USD 2,579 Billion (sekitar 40 Triliun Rupiah), yang nantinya AMJ juga akan membentuk Perusahaan Patungan (Joint Ventura) dengan Perusahaan Korea Sibernix.
Sementara itu, Menurut Direktur Marketing PT AMJ Ir.Krisman Simorangkir telah melaporkan ke Kementerian maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang kondisi perkembangan Proyek JIT, dan segera untuk di implementasikan dalam hal pelaksanaanya.[]Dod/Jark
Komentar