Kota Bekasi, PublikasiNewsCom – Ratusan massa yang merupakan anggota LSM GMBI berkonsentrasi di kantor sekretariatnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kota Bekasi di Jalan Ir. H. Juanda, Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi.
Sekretaris distrik (Sekdis), Asep Sukarya tampak ikut berorasi menyampaikan aspirasinya dengan penanggung jawab aksi dipegang Abah Zakaria selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kota Bekasi, agar dalam peiaksanaan Aksi Gerakan Moral Penyampaian Aspirasi di Kota Bekasi berjalan Aman dan Kondusif, terpantau aksi damai LSM GMBI ini tampak dikawal ratusan personil Polres Metro Bekasi Kota saat berada di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi yang terletak di Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat pada, Kamis (21/11/2019).
Jumlah massa sekitar 500 anggota dan yang terlibat dalam aksi GMBI kali ini meliputi Ketua Wilter DKI Jakarta, M.Anton (bang Toton), Distrik Jakarta Utara, Sigit Supriatna dan Distrik Jakarta Timur.
Agenda aksi damai GMBI Kota Bekasi kali ini dalam tuntutannya, adalah
- Meminta kepada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN LSM GMBI DISTRIK KOTA BEKASI TERKAIT PEKERJAAN-PEKERJAAN APBD 2019
- BLACK LIST REKANAN yang DIDUGA BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN Dan ATAU PEKERJAAN TIDAK SESUAI Dengan RAB
Terkait dengan janji Inspektorat yang memberikan peluang laporan kecurangan di semua dinas akan ditindaklanjuti menjadi attensi Kang Asep Sukarya.
“Ini jadi kebuka yang selama ini kita sama sekali tidak tahu ada regulasi seperti itu, GMBI tetap saja memberi peluang waktu seminggu berkirim data lantas seminggu menunggu jawaban kemudian selanjutnya disambung gerakan,” ungkap Asep Sukarya yang menjabat sebagai Sekretaris Distrik GMBI Kota Bekasi ini.
Asep juga berharap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) benat-benar menjalankan tugas on the track. “Demikian juga dengan PPTK serta pengawas teknis benar dalam menjalankan tupoksi dan itu wajib hukumnya. Jika data internal berbeda dengan data pengawasan teknis dan berujung data tidak sinkron maka lanjut saja, ketemu ditempat lain. Ya ke ranah hukum,” ujar Asep dengan tegas.
BPK juga bisa berperan dengan penerimaan laporan agar bisa dilakukan proses uji petik. Artinya, audit terhadap proyek pekerjaan yang dipersoalkan bisa dilaksanakan. Nantinya peran BPK, lanjut Asep adalah semata-mata hanya memberikan rekomendasi saja.[]Jark
Komentar