oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi Malakukan Pengembangan Dugaan Suap Bupati Pakpak Bharat

Jakarta, Publikasinews.com – Pengembagan dugaan suap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu tetap DitindaklanjutiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kepada jajaran Polda Sumatera Utara Uang itu diduga untuk menghentikan kasus dugaan korupsi istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

“Nanti penyidik yang akan mengembangkan hal ihwal tentang itu (aliran uang Bupati Pakpak Bharat kepada jajaran Polda Sumut), seperti apa sebenarnya?” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Senin (19/11/2018).

Istri Remigo, Kusuma Dewi terlibat dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat. 

Kasus itu lantas dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, pada awal 2018.

Namun, penyelidikan dugaan korupsi itu telah dihentikan jajaran Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. “Minggu lalu dihentikan (19/11/2018). 

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Tatan Dirsan, status Made Tirta dalam perkara itu masih sebagai saksi. Tatan menyatakan, penyelidikan kasus itu dihentikan lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta. Pengembalian itu, kata Tatan, sudah sesuai dengan prosedur penyidikan.

“Sesuai dengan SOP dan jukrah (petunjuk dan arahan) dari pimpinan, bahwa kasus yang masih tahap penyelidikan kemudian kerugian negara dikembalikan, penyelidikannya dihentikan,” kata Tatan.

Namun keterangan Tatan berbeda dengan pernyataan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka menyatakan tidak mengetahui jika Made Tirta Kusuma Dewi telah mengembalikan kerugian negara Rp 143 juta yang menjadi kasus.

“Kalau mengenai pengembalian dana kami tidak tahu, karena laporan kami sudah kami sampaikan (ke Polda Sumut). Masalah sudah dikembalikan atau tidak, tidak ada dilaporkan kepada kami,” kata Yilpipa Minanda, Insektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Senin (19/11/2018)

Yilpipa menjelaskan, Inspektorat memang diminta Polda Sumatera Utara untuk memeriksa dana PKK Pakpak Bharat dan dilaporkan ke Polda sekitar Februari atau Maret tahun ini. “Kami wawancarai beberapa orang di Pakpak Bharat. 

Dari hasil wawancara, kami buat kesimpulan dan kita buat laporan (Koordinasi terakhir dengan Polda Sumut) lebih kurang sampai bulan lalu,” jelas Yilpipa.

Walau sudah dikembalikan, namun bagi KPK kasus itu tak berhenti. Menurut Saut, KPK tak pernah menghentikan penanganan kasus, meski saksi maupun tersangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. “Kamu kan tau kalau di KPK mengembalikan uang pidananya tetap jalan,” ujarnya. Saut menegaskan, KPK akan mengembangkan aliran uang Remigo yang salah satunya diduga digunakan untuk kepentingan pengamanan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara. “Nanti KPK akan kembangkan seperti apa dan ke arah mana penyidik KPK pasti paham membuat detail-detailnya seperti apa. Red

Komentar

News Feed