Jakarta, Publikasinews.com – Penghentian perkara kasus dugaan penggelapan uang yang dihentikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuat pelapor melakukan berbagai langkah. Salah satunya, dengan melaporkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya.
Kuasa Hukum pelapor PT SPIE Oli and Gas Service (PT SOGSI), Iming Tesalonika, menjelaskan penghentian kasus tersebut memang dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya pertengahan November. Hal tersebut dikarenakan ada anomali dalam kasus tersebut.
“Misalnya, penyidik mempermasalahkan legal standing dari pelapor,” kata Iming di Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
Padahal, sebelumnya legal standing itu tidak dipertanyakan. Pelapor akhirnya menunjukkan akta pendirian PT SOGS dan penunjukan pelapor sebagai direktur PT SOGS. Namun, salah satu penyidik justru tetap menyebut kalau pelapor tidak memiliki legal standing.
Selain tak memiliki legal standing, ia mengatakan penyidik menyebut bahwa pelapor tak menghadirkan ahli hukum perseroan terbatas.
“Menurut kami kekeliruan kalau tanpa keterangan ahli,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sepakat bila Propam Polda Metro Jaya diminta untuk mengkonfrontirnya dengan penyidik kasus tersebut. “Kami akan jelaskan dengan detil, kami juga ingin membantu memperbaiki harkat martabat Polri,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya digugat akibat keputusan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Adalah PT SPIE OIL and Gas Service Indonesia (PT SOGSI) yang menuntut pembatalan SP3 atas kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Samir Abbes pada 2010, senilai US$65 ribu atau hampir Rp1 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Samir mengaku uang hendak dipakai mengurus persoalan pajak, namun jadi tidak jelas untuk urusan pajak apa, lantaran tidak adanya bukti setor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Red
Komentar