LEADHAM Internasional dalam Diskusi Publik : Sinergi dan Implementasi Pengelolaan CSR PetroChina Jabung, Ltd terhadap masyarakat sekitar

Jakarta, PublikasiNews.Com – Lembaga Advokasi Hak Azasi Manusia (LEADHAM) INTERNASIONAL bekerja sama dengan perusahaan PETROCHINA INTERNASIONAL Jabung Ltd., menggelar diskusi publik interaktif Corporate Social Responsibility/CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang bertujuan menangkap pertanyaan dan masukan publik mengenai pengelolaan TJS (CSR) kepada masyarakat.

Tujuan kegiatan demi
mengetahui apa saja bentuk CSR beserta manfaatnya SKK Migas – PETROCHINA Jabung, Ltd bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong keterlibatan Perusahaan lainnya menjalankan program CSR yang berguna bagi masyarakat. Selain juga bisa menjabarkan dampak CSR terhadap Lingkungan hidup baik di sekitar perusahaan PETROCHINA Jabung, Ltd secara khusus maupun wilayah Indonesia secara umum guna memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan.

Selain itu, dapat memberikan masukan dalam rangka kegiatan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta dalam menyukseskan program CSR. Para peserta meliputi, Karyawan Swasta,
Tokoh Politik, Akademisi atau Mahasiswa, Jurnalis, Aktifis NGO dan Aktifis Lingkungan.

Dengan menghadirkan para narasumber yakni, Darsina Nainggolan Amk, SKM, M.H, Drs.Ginanjar, selaku COMMUNICATION MANAGER dari PETROCHINA Tanjung Jabung, Ltd. Roby Sarmili,
Ir. Dodi Ibnu Fajar M. Komp. CSR SUPERINTENDENT dari PETROCHINA Tanjung Jabung, Ltd serta August Hamonangan Pasaribu S.H., M.H., yang merupakan Anggota DPRD DKI. Jakarta dari Fraksi PSI. Dr (C). Marjan Miharja S.H., M.H. dari Akademisi STIH “IBLAM”, Ketua Umum Perempuan Kadin, Ir. Evie M.F.K, Natalius Pigai (Komisioner Komnas Ham. dan Aktivitis Kemanusiaan), dan DR.(H.C) Ir. Rismauli D. Sihotang, sekaligus selaku Ketua panitia penyelenggara acara kegiatan.

Diskusi Publik yang mengusung thema : “Sinergi dan Implementasi Pengelolaan CSR PetroChina Jabung, Ltd terhadap masyarakat sekitar”, dengan dipandu sang Moderator Wiend Sakti Myharto S.H., LLM, diselenggarakan bertempat di Resto Kartika Inkopad, Jalan Senen Raya Nomor 10, Senen Jakarta Pusat pada, Rabu (26/02/2020).

Dengan pertimbangan meliputi, Latar Belakang yakni Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), merupakan suatu upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap seluruh pemangku kepentingannya (stake holder), untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR. bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban.

Ir. Dodi Ibnu Fajar M. Komp., dalam penyampaiannya mengatakan bahwa CSR. adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 bab. V Pasal 74, maka “expenses” tersebut harus dikelola dan dimanajemen, sehingga memberikan dampak positip bagi sustainability perusahaan dimasa mendatang.

“Pola pikir inilah yang membuat manajemen CSR menjadi tidak sekedar Charity Program, tetapi harus menjadi ‘alat’ marketing yang powerfull. Mengingat pelaksanaan CSR haruslah dipertanggungjawabkan, maka komponen penting lainnya adalah bagaimana membuat Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan), sehingga dapat dibuktikan akan mendukung strategi perusahaan dan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dari area geografis sasaran penjualan/operasional perusahaan,” tuturnya.

“Penyaluran CSR melalui pembuatan jaringan installasi Air bersih seperti di daerah Tuban, serta pola skema penyaluran melalui musyawarah desa. Kita buat program, kita ajukan melalui yang namanya WPNB (world Program and Budget). Nah, kalau SKK migas setuju kita jalan jadi bukan SKK migas yang jalani, tidak,” kata Dodi.

“Kami yang menjalani, cuma program dan budgetnya di review, di evaluasi kemudian di setujui oleh SKK Migas karena rezimnya masih rezim yang sekarang cost recovery, jadi semua apapun itemnya itu harus oleh SKK Migas karena rezim yang namanya cost recovery. Kalau nanti ke ghost split tetap akan di review oleh SKK Migas, cuma mekanismenya ngak kayak yang sekarang, seperti apa,” paparnya.

Nah ini, lanjut Dodi, PetroChina Jabung, Ltd belum, masih rezim. “Yang sudah biasanya yang baru terus kemudian atau perpanjangan dari blok yang baru, PetroChina belum, malah akan mau berakhir di tahun 2002 mendatang,” ungkap Dodi.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan Pasaribu S.H., M.H pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa ia melihat terkait kegiatan CSR merupakan suatu langkah yang sangat baik apabila dilaksanakan secara kompeten dan berkelanjutan.

“Sehingga masyarakat atau warga diberikan kemandirian serra kemudahan bisa membangun keberadaan warga itu sendiri. Baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan, maupun dari sisi Pendidikan dan dari sisi usaha,” kata August.

Dalam penuturannya August juga menjelaskan masyarakat sangat terbantu dengan adanya CSR, apalagi dalam bentuk modal kemandirian. ‘Misalkan di berikan modal untuk usaha UMKM. Dan ini tentunya harus di tingkatkan jangan hanya sekedar untuk hal – hal yang memenuhi kebutuhan sementara, tapi harus di tingkatkan bahwasanya itu bisa berkesinambungan, berkalanjutan sehingga warga juga bisa lebih makmur, lebih sejahtera dengan adanya CSR,” pungkasnya.

Sedangkan dalam pernyataannya Natalius Pigai lebih menekankan bahwa CSR untuk indikatornya mencangkup tiga hal utama, yakni dalam hal Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat.

Ketua panitia penyelenggara yang merupakan Ketua LEADHAM Internasional Wilayah Jawa Tengah, DR. (H.C) Ir. Rismauli D. Sihotang dalam penyampaiannya mengatakan CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

“Kita mengharapkan kedepannya program CSR itu semakin banyak di sosialisasikan seperti ini, sehingga masyarakat itu mengetahui apa haknya terhadap perusahaan – perusahan yang terbentuk badan PT atau penanaman modal asing seperti yang di katakan anggota dewan dari fraksi PSI, August,” papar Risma, wanita cantik yang selalu energik ini.

Masih kata Risma, bahwa hal ini harus dikumandangkan, disuarakan bukan disimpan dibawah bantal. “Nah, ada dua sisi disini supaya para pelaku bisnis seperti yang di suarakan oleh bapak Natalius Pigai sebagai HRF. Inti dari pernyataannya adalah human right bussines, bahwa didalam berbisnis ada hak azazi, di dalam hal azazi ada kewajiban azazi. Kewajiban hak azazi itu ada, jadi saling terkait di perlukan sinergitas,” ulasnya.

“SKK Migas – PetroChina Jabung, Ltd ingin mewakili seluruh perusahaan- perusahan yang ada di republik ini, baik PMA, baik PMDN, yang berbentuk PT itu semua di atur ada dasar hukumnya, hendaknya pemerintah juga dalam hal ini melakukan pengawasan sebagai legislatif bapak kita di sini komisi yang membawahi sehingga ada fanisment dan reward yang jelas, itu saja,” tegas Risma.

“Karena selama ini abu-abu,. kalau tidak ada fanisment dan reward itu bisa ‘main mata’. Kedip – kedip mata,hal ini bisa kita ambil contoh korban masyarakat yang terjadi di TPST Bantar gebang Kota Bekasi. CSR nya itu seperti apa,sementara kita pernah ke situ, diduga itu sekitar Rp 1 triliun lebih di berikan untuk CSR nya, namun masyarakat cuma di kasih konpensasi uang bau sebesar Rp 600 ribu. Ironisnya, sampai hari ini sampah menumpuk, itu telah merusak tekstur dan struktur tanah dan ini merupakan bahaya laten,” tandasnya.

Perusahaan PETROCHINA INTERNASIONAL Jabung, Ltd yang sukses menjalankan Program CSR dengan menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berbagi peran dengan pemerintah menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional. Menyinergikan pengelolaan program tanggung jawab sosial (TJS) atau CSR dan lingkungan yang wajib dijalankan oleh industri hulu migas agar sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2001 dan UU No. 32 tahun 2009 adalah sesuatu yang harus disebarluaskan bagi seluruh masyarakat. “Impact dari program CSR tentunya harus lebih daripada sekedar anggaran sektor swasta untuk membangun sebuah materi pemberdayaan wilayah, akan tetapi pencapaian intellectual input yang dapat dinikmati jangka panjang yaitu program-program yang berbeda untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat,”.

Dalam forum diskusi ini, mengingatkan kepada seluruh peserta, bahwa program pengembangan masyarakat adalah program untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kemitraan sehingga membantu kelancaran operasi hulu migas. Serta dalam Diskusi Publik ini diharapkan menjadi masukan bagi industri hulu migas serta pemerintah pusat dan daerah untuk saling mengingatkan bahwa tujuan dari tanggung jawab sosial (CSR) adalah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.[]Jark