oleh

Pemerintah Diminta Koreksi Kebijakannya, Terkait Lambatnya Pembangunan Kilang

Jakarta, Publikasinews.com – Keinginan pemerintah terhadap Pertamina untuk mempercepat revitalisasi dan pembangunan kilang minyak baru agar impor BBM bisa berkurang nampaknya mengalami kelambatan. Direktur IRESS, Marwan Batubara mengaku tidak faham atas keterlambatan tersebut.

“Kita tidak faham apa yang menjadi penyebab utama terlambatnya pembangunan kilang. Namun demikian, IRESS ingin mengingatkan pemerintah yang diyakini telah ikut berkontribusi atas keterlambatan tersebut,” ujar Marwan Batubara, dalam seminar akhir tahun bertema “Ketahanan Energi Terancam,” yang dilaksanakan di Hotel Sofyan, Menteng Jakarta Pusat pada, Senin (17/12/2018).

Sementara itu, saat melantik Nieke Widyawati menjadi Dirut Pertamina pada tanggal 29 Agustus 2018, pemerintah meminta Pertamina untuk mempercepat revitalisasi dan pembangunan kilang baru agar impor BBM bisa berkurang. Keprihatinan pemerintah kembali muncul saat Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan kilang untuk mengolah minyak di dalam negeri berjalan lambat.

“Presiden pun galau, karena sudah 4 tahun jadi Presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang,” kata Luhut.(Pertamina Energy Forum, 29 Nopember 2018).

Presiden Jokowi memang telah mencanangkan pembangunan kilang BBM sejak awal masa jabatan. Rencana tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Kemudlan sikap tersebut dipertegas Perpres Nomor 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres Nomor 58/2017 tercantum PSN pembangunan kilang baru Bontang dan Tuban (Grass Root Refinery/GRR), serta PSN revitalisasi 5 kilang di Balikpapan Balongan, Cilacap, Dumai dan PLaju yang dikenal sebagai proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Dalam kesempatan seminar akhir tahun tersebut, Marwan menambahkan, IRESS juga yakin adanya pengaruh asing terhadap oknum di sekitar kekuasaan guna menghambat pembangunan kilang dengan tujuan agar Indonesia tetap menjadi pengimpor BBM dalam jumlah besar.

“Kami sebagai anak bangsa menuntut agar seluruh kebijakan yang menghambat terutama beban subsidi harus segera dikoreksi. Kami juga meminta untuk mengoreksi kebijakan yang mempermudah asing dalam menjalankan bisnisnya yang mengancam eksistensi BUMN,” pungkasnya.(Aditya) Jar

Komentar

News Feed