oleh

Tidak Mau Jawab Pertaan Yang Dinilai Tidak Ada Korelasinya, Majelis Hakim Hatikan Pertanyaan Kepada Saksi Ade Charge

Jakarta,publikasinews.com – Beberapakali waktu lalu Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menekankan penanganan perkara tak boleh bergantung pada selera penyidik karena menyangkut kepastian hukum seseorang, Penanganan perkara harus berdasarkan bukti yang kuat. Hal ini disampaikan untuk menyoroti potensi adanya konflik kepentingan atau conflik interest.

Jika tidak rasionalkan tentu bisa dikenakan sangsi yang sesuai dengan ketentuan profesi penyidik itu. Jikalau memang dia menyalahgunakan kewenangannya harus dikenakan sangsi sesuai dengan aturan profesi penyidik. Karena yang namanya penyidik profesional itu membuka perkara dengan profesional dan menutupnya juga dengan profesional. dan kata-kata profesional adalah bisa diuji secara obyektif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana,” tegasnya.

Dalam sidang pada agenda keterangan saksi Ahli, Prof Dr Muzakir SH,MH pada Perkara dugaan kriminalisasi terhadap Terdakwa Arwan Koty, Prof Muzakir menjelaskan. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf dan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendardi beberapa waktu lalu tidak bisa dituduhkan kepada Arwan Koty, Bahwasanya terdakwa Arwan Koty telah melakukan laporan palsu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP.

Dalam sidang lanjutan perkara pidana dugaan kriminalisasi nomor perkara 1114/pid.B/2020/PN JKT Selatan, terhadap terdakwa Arwan Koty. Terdakwa telah menghadirkan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan.

Dalam persidangan tersebut sempat  terjadi Argumen antara saksi Ade Charge dengan majelis hakim pimpinan Arlandi Triyogo SH,MH yang didampingi hakim anggota Toto SH,MH dan Ahmad Sayuti SH,MH.

Pasalnya. Majelis hakim mencecar pertanyaan kepada saksi Ade Charge yang dianggap tidak ada korelasinya dengan perkara tersebut. Sementara pertanyaan majelis hakim terhadapnya, saksi tidak tahu terkait perkara yang ditanyakan, Hingga akhirnya terjadi argumentasi atau perdebatan antara saksi Ade Charge dengan majelis hakim.

Jika memang saksi tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota majelis, Ketua majelis Hakim Arlandi menyatakan tidak akan  menanyakan pertanyaan tersebut lagi kepada saksi ade charge,

Menurut saksi Ade Charge dalam perkara pidana ini, pokok materi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap suaminya (Arwan Koty) adalah laporan palsu yang Berdasarkan Dua surat ketetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019 dan surat Ketetapan Nomor: STap/66/V/RES. 1.11/ 2019 /Dit.Reskrimum tanggal 17 Mei 2019. Bahwa kedua laporan telah dihentikan pada tahap Penyelidikan dan belum ada dampak hukumnya pada terlapor. Namun oleh jaksa penuntut umum diterima P21 Sehingga naik hingga persidangan.

lebih mirisnya lagi, Munculnya pasal 317 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan terhadap Arwan Koty, padahal dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka tidak ada pasal 317 KUHP, Bahkan Arwan Koty tidak pernah diperiksa terkait pasal tersebut,”ujar saksi Ade Charge.

Dihadapan majelis hakim saksi meringankan atau saksi Ade Charge. Finni Fong yang tak lain istri terdakwa juga  menceritakan terkait kronologi kepemilikan Excavator EC 350D. Serta kronologi peristiwa yang terjadi dari mulai pembelian unit Excavator EC 210 D yang belum diterima dan hingga terjadinya dugaan kriminalisasi terhadap suaminya (Arwan Koty).

Hal tersebut dikatakan oleh Finni Fong saat menjadi saksi meringankan atau saksi Ade Charge terhadap Arwan Koty di pengadilan negeri jakarta selatan 8/9/21.

Finni Fong menjelaskan bahwa Excavator EC 350D bukan Arwan Koty Pembelinya, Melainkan Alfin, Keterangan Finni Fong tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran yang dibayarkan oleh Alfin, Seperti bukti transfer dari Alfin kepada PT Indotruck Utama.

“Untuk Excavator Volvo EC 210D Arwan Koty lah pembelinya dan telah dibayar lunas oleh Arwan Koty (pembeli), Namun hingga kini Excavator yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Arwan Koty tersebut tidak kunjung diterima oleh Arwan Koty.”ujar Finni Fong saat memberikan keterangan dihadapan majelis hakim.

Dihadapan majelis hakim, Finny Fong juga mengatakan pernah ada utusan dari Indomobil untuk menawarkan perdamaian secara kekeluargaan dengan Arwan Koty dan Alfin, Namun upaya perdamaian tersebut tidak menemui titik terang,Ada juga yang terjadi ancaman terhadap Arwan Koty, yang pada akhirnya Arwan Koty diduga dijadikan korban kriminalisasi sehingga duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri jakarta selatan.”ujarnya.

Jika korban atau pelapor boleh dilaporkan balik atas tuduhan laporan palsu atau penghinaan dalam bentuk pengaduan fitnah, Konsekunsinya terhadap putusan bebas atau lepas nanti, Maka  penyidik juga dapat diproses secara pidana karena telah melakukan penahanan yang tidak sah, Karena melakukan penghinaan  dan menyangka serta mendakwa seseorang.

Hal itu dapat dikualifikasikan perampasan Hak, Merampas kebebasan seseorang, Hal tersebut dapat dikenakan tindak
pidana kekerasan, Perampasan kemerdekaan dan penculikan atau sejenisnya.”ujar Prof Dr. Muzakir SH,MH.

Jika putusan Arwan Koty nanti lepas dari tuntutan pidana atau terbebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Maka penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat diproses secara pidana.

Sebab telah Merampas kebebasan seseorang, Hal tersebut dapat dikenakan tindak pidana kekerasan, Perampasan kemerdekaa atau sejenisnya.”ujar Prof Dr. Muzakir SH,MH.

kepada wartawan penasihat hukum terdakwa Arwan Koty mengatakan. Dalam perkara pidana ini kami menduga ada permainan dari mulai tahap pemeriksaan hingga persidangan, Sehingga dalam perkara pidana ini sangat kental sekali unsur-unsur rekayasa yang diduga telah diseting sedemikian rupa, Agar Klien kami dinyatakan meyakinkan bersalah.

Dalam perkara ini, Aristoteles juga mengatakan pentingnya pengawasan dari Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial Serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi jalannya persidangan dugaan kriminalisasi terhadap kliennya.”kata Aristoteles MJ Siahaan SH.

(white)

Komentar

News Feed