Jakarta, Publikasinews.com – Melalui serial memenya, Denny JA menyarankan Jokowi segera berlakukan karantina wilayah. Dalam keterangan lanjut, ujar Denny, Ini satu satunya cara agar virus corona tidak semakin menyebar ke aneka daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran.
Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri: karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Masalahnya karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya: Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku” ujar Denny JA dalam keterangan pers yang diterima Redaksi, Minggu (29/3/2020).
Pemda ini memang bertindak tak sesuai aturan. Tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli.
“Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi” ucapnya.
Denny menyebutkan, Amerika Serikat dan Itali cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Cina dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Itali). Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown, semi lockdown).
“Kita jangan mengulangi kisah buruk Amerika Serikat dan Itali. Apalagi kesiapan sistem dan peralatan kesehatan kita tak sebaik dua negara itu. Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar kata Denny.
Denny bahkan menyatakan Jokowi jangan berhenti di tingkat himbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda. Tak cukup hanya hiimbauan. Suasana emergency menginginkan lebih.
“Di era ini publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia itu lebih berharga” ucap Denny.
Denny menambahkan, Civil Society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah.
Komentar