oleh

AMPI Bekasi Gelar Aksi Tangap ‘Krisis Ekonomi Indonesia

Bekasi, Publikasinews.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) berunjuk rasa di plaza kantor Pemkab Bekasi, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan tuntutan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dalam hal ini untuk disampaikan ke DPR RI. Aksi damai ini digelar pada, Jum’at (21/9/2018) pagi.

Aksi demontrasi yang dimulai pukul 10.00 WIB dengan mengambil titik konsentrasi kumpul di kampus Pelita Bangsa dengan tujuan aksi kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Lapangan (Korlap) aksi, Jaelani Nurseha mengatakan bahwa dengan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk berimbas kepada masyarakat kecil, yang membuat semakin bertambahnya kemiskinan di Indonesia, tidak terkecuali di Bekasi. Indonesia memanggil dalam gerakan barisan menyuarakan aspirasi bersama.

Maka dengan itu dirinya mendesak kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepemerintahan pusat.

“Kami AMPI mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga mencapai Rp14.990, sehingga dengan kedatangan kami ke DPRD hari ini dapat menyampaikan tuntutan kami ke DPRD RI dan lalu disampaikan kepemerintahan pusat,” tutur Jaelani yang merupakan ketua BEM Pelita Bangsa Tersebut.

Masih kata Jaelani, tuntutan yang diajukan adalah stabilitas nilai tukar rupiah, stop impor bahan pokok, stop Tenaga Kerja Asing (TKA) serta menegaskan kembali Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mengenai TKA, dan untuk segera realisasikan penyelesaian infrastruktur yang ‘mangkrak’ di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pihaknya juga mengapresiasi terhadap Sunandar, SE Ketua DPRD dan Daris Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi yang berkenan mau menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dapat disampaikan ke DPR RI dan kepada Kementerian terkait.

“Tuntutan teman-teman disetujui dan akan dibuatkan surat oleh pimpinan DPRD untuk ditujukan ke Kemenkeu, maupun Kemendag,” ujarnya.

Namun lanjut Nurseha, dirinya menyayangkan anggota DPRD banyak yang tidak hadir dalam kunjungan rekan-rekannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mahasiswa, dan dirinya juga menyayangkan tindakan represif oknum pihak Kepolisian dan Satpol PP.

“Saya hanya menyayangkan sikap pihak Kepolisian dan Satpol PP yang bertindak kurang menyenangkan terhadap rekan-rekan kami, padahal sebelumnya ketua DPRD, Sunandar, SE telah menyepakati bahwa rekan kami telah diperbolehkan untuk masuk,” tandasnya.(Red)

Komentar

News Feed