Bogor, Publikasinews.com – Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin bersama Wali Kota se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).
Wali kota Medan berharap, apa yang menjadi usulan dari APEKSI dapat ditindaklanjuti pemerintah. Sebab, seluruh usulan yang disampaikan tersebut semuanya bertujuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pemerintah kota selama ini.
“Insha Allah apabila usulan yang kita sampaikan ditindaklanjuti pemerintah, tentunya dapat membantu pemerintah kota dalam mengatasi problematika perkotaan yang terjadi selama ini,” jelasnya..
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany selaku Ketua APEKSI menyampaikan sejumlah usulan, salah satunya agar pemerintah memberikan dana kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.
“Selama ini pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk desa padahal persoalan perkotaan juga sangat kompleks seperti kemacetan, kriminalitas maupun yang lainnya untuk ditangani,” kata Airin.
Baca juga: 32 Wali Kota Diminta Antisipasi Perubahan Global
Untuk itu Airin mewakili Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI berharap agar pemerintah juga memberikan dana kelurahan.
“Kami berharap agar pemerintah membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” katanya.
Disamping dana kelurahan, Airin mewakili seluruh Wali Kota juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan. Wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi. Yang disayangkan, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat.
“Akibatnya kita (pemerintah kota) yang di komplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset kita,” ungkapnya.
Baca juga: Presiden Joko Widodo Kumpulkan Wali Kota se-Indonesia
Sebagai tawaran dari APEKSI, Airin berharap agar Balai Jalan bisa secepatnya melakukan pemeliharaan jalan. Selain itu, kata Airin, pemerintah kota bisa mengalokasikan atau diberi alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeliharaannya sehingga tidak lagi tumpang tindih.
Dalam pertemuan dengan Presiden, APEKSI juga menyampaikan persoalan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kerjasama badan usaha dan pemerintah serta permasalahan yang dialami pemerintah kota.
Selin itu juga mngusulkan agar tahanan perizinan di Kementerian bisa dilakukan secara online. Dengan demikian pemerintah kota tidak perlu lagi ke Jakarta untuk monitoring maupun evaluasi terkait proses perizinan tersebut.
Usai bertemu dengan Presiden, bersama Wali kota lainnya yang tergabung dengan APEKSI selanjutnya dijadwalkan akan bertolak menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2018 yang berlangsung 24-28 Juli. Selain Rakernas, juga digelar City Expo dimana masing-masing kota, termasuk Kota Medan akan menampilkan semua potensi yang dimiliki. (HSP)
Komentar