oleh

Pengacara Jefri Luanmase, SH dimintai ‘Keterangan Tambahan’ di Polres Barut

BARITO UTARA – PublikasiNews.Com | Selaku kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum PT. Victor Dua Tiga Mega, Jefri Luanmase, SH telah memenuhi panggilan untuk memberikan Keterangan Tambahan kepada penyidik Polres Barito Utara (Barut), Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) pada, Senin (25/10/2021).

Menurut pengacara Jefri Luanmase, SH, bahwa dirinya dimintai keterangan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : STLP/82/VII/2021/SKPT/Polres Borut/Polda Kalimantan Tengah

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri menyampaikan bahwa sebelumnya pihak perusahaan melaui dirinya pernah mengadukan kepada Dewan Pers, yakni tanggal 1 September 2021 dan pada intinya terindikasi adanya ‘PELANGGARAN KODE ETIK’ Jurnalis, yang telah dilakukan oleh oknum pers/media yang bersangkutan. Dimana, tidak bersikap independen, menghasilkan berita yang tidak akurat, tak berimbang, dan tidak transparan.

“Bahwa media yang diadukan tidak mencabut, meralat, dan atau memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan ma’af kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional,” tuturnya.

Pengacara Jefri Luanmase, SH yang merupakan sebagai bagian dari ‘Pihak Perusahaan’ mengharapakan dari Dewan Pers untuk dapat menegur pihak Perusahan Pers/media berdasarkan Undang Undang Pers dan pelangaran kode etik jurnalistik. “Merekomendasi Laporan Polisi di Polres Barito Utara, Polda Kalimantan Tengah, dalam hal ini mampu menghentikan pihak Perusahaan pers untuk menerbitkan pemberitan sampai batas waktu yang telah di putuskan dewan Pers,” imbuhnya

Jefri dalam keterangannya juga mengungkapkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 terjadi kesepakatan penyelsaian berdasarkan surat ‘Risalah Penyelesaian’ dengan Nomor: 95/Risalah-DP/X/2021 tentang Pengaduan PT Victor Dua Tiga Mega terhadap Media Siber tewenews.com. “Dan menurut penilaian Dewan Pers, berita Teradu yang diadukan telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang secara proporsional,” ujarnya.

“Bahkan berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan,” tegas Jefri lagi.

Selain itu, bahwa Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:
bahwa setelah Hak jawab di layangkan ke redaksi tewenews.com, pemberitan yang di naikan/telah tayang menurut Jefri tidak sesuai dengan Risalah kesepakatan bersama Nomor: 95/Risalah-DP/X/2021″. Sebab Tidak sesuai dengan poin 4 dan 5 yang diwajibkan Dewan Pers.

Dalam ketentuan, yaitu poin 4. Teradu wajib memuat catatan di bawah Hak Jawab yang menjelaskan bahwa berita awal yang diadukan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dan poin 5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita awal yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.

Selanjutnya, masih menurut Jefri Luanmase, SH bahwa pemberitan yang di naikan media online/siber tewenews.com tidak bersifat koreksi, dan tidak ada catatan dibawah hak jawab yang di nilai dewan pers melagar kode etik. “Namun pemberitan tersebut menggutik seluruh hak jawab pengadu. Sehingga Poin 8 tidak terlaksana yang isinya Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus pemberitaan jurnalistik ini di Dewan Pers yang diselesaikan secara etik dan tidak membawanya ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan,” ungkap Jefri.

“Disisi lain, menurut pelapor kami tetap pada laporan yang mana saat ini sudah dalam proses penyidikan. Tahap selanjutnya kami akan persiapkan ‘Saksi Ahli’ yang akan di mintai keterangan dibawah sumpah, baik dari saksi ahli pidana, saksi ahlii ITE dan saksi ahli Bahasa. Tentunya tangung jawab ini kami serahkan kewenangan penyidikan Polres Barito Utara, Polda Kalteng untuk menindaklanjuti proses penyidikan serta pemeriksaan selanjutnya,” pungkasnya.(*/dok-ist./fwj-bks/Red)

Komentar

News Feed