Jakarta, Publikasinews.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengadakan talkshow terkait outlook ekonomi 2019, dengan “Peningkatan Daya Saing untuk Mendorong Ekspor” sebagai topik pembahasan utamanya.
Dalam talkshow ini Mentri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Mentri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan berbagai masukan maupun keluhan terkait dunia industri dari para pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Baik Darmin dan Sri Mulyani, juga menyampaikan apa yang menjadi standing point pemerintah, untuk mendukung industri dan ekspor ke depannya.
Selain itu, dalam talkshow ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga hadir untuk membuka dan memberikan pemaparannya, baik terkait faktor-faktor ekonomi global yang mempengaruhi ekspor, maupun persoalan industri dalam negeri.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Darmin mengatakan, kalau di tahun 2019 pemerintah akan tetap konsisten menjalankan sejumlah kebijakan dan program strategis pendukung industri dan ekspor, baik jangka menengah-panjang, maupun jangka pendek.
Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah masih terus melanjutkan pembangunan infrastruktur serta mengembangkan SDM. Di tahun 2018, Darmin menjelaskan telah terdapat 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah selesai, dengan total investasi senilai Rp 159 triliun.
“Tentu ini semua mengambil peran dalam membentuk daya saing. Tapi itu daya saing dari supply side,” jelas Darmin, Selasa (8/1/2019).
Sedangkan untuk jangka pendek, pemerintah memiliki lima kebijakan utama. Tiga di antaranya yakni, Online Single Submission (OSS) yang memudahkan urusan perizinan usaha, kemudian fasilitas insentif perpajakan, seperti Tax Holiday, serta program vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dilakukan dan akan terus dioptimalkan. Sementara dua lainnya, yakni penyederhanaan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor (biaya logistik), juga pemilihan komoditas ekspor unggulan, masih terus dibahas dan diusahakan bisa segera diterapkan.
Dua kebijakan yang masih menempuh pembahasan ini, merupakan poin yang juga digarisbawahi oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Pasalnya, banyak yang mengeluhkan tingginya biaya logistik antar daerah. Oleh karena itu, dua poin ini juga akan menjadi fokus pemerintah ke depannya.
2. Menteri Keuangan Sri
MulyaniSri Mulyani menggarisbawahi pentingnya postur APBN 2019 berfokus pada pembangunan SDM untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus daya saing industri.
“Instrumen APBN sebagai fiscal policy pemerintah, kita dorong pembangunan fondasi ekonomi yang sifatnya jangka menengah panjang. Membangun SDM mungkin baru terlihat hasilnya lebih dari 5 tahun mendatang. SD saja butuh 6 tahun, vokasi 3 tahun,” ujar Menkeu.
Dia memaparkan, alokasi belanja anggaran pendidikan sebesar 20% di tahun ini hampir mencapai Rp 500 triliun. Selain itu, total anggaran kesehatan untuk memerangi stunting sejak periode pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga BPJS Kesehatan di tahun ini mencapai Rp 160 triliun.
Pemerintah juga meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial (social safety net) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga di tahun ini hingga dua kali lipat.
3. Wakil Presiden Jusuf Kalla
JK menekankan pentingnya tiga hal dalam persaingan perdagangan global dewasa ini, yakni bagaimana membuat produk yang lebih baik, memproduksi secara lebih cepat dan lebih murah. Menurutnya, negara yang memenuhi seluruh unsur tersebut saat ini adalah China.
“Saya baru-baru ini ke Selandia Baru. Saya membeli sepatu dan topi pun made in China. Tidak ada satu barang pun saat ini tanpa kandungan made in China,” ujar Wapres.
Wapres pun memberi perhatian pada ketidakpastian yang terjadi dalam ekonomi global, serta bagaimana Asia Tenggara menjadi satu-satunya kawasan yang ekonominya tumbuh stabil saat ini.
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,17% itu cukup baik walaupun tetangga-tetangga kita lebih tinggi. Kita harus kejar dan lebih ditingkatkan lagi. Di masa lalu kita bisa tumbuh 7%, kita punya pengalaman itu. Kenapa sekarang tidak bisa?” tantang Wapres.
4. Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani
Mewakili dunia usaha, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan bahwa efisiensi, produktivitas, SDM, inovasi, kreativitas dan enterpreneurship adalah faktor-faktor daya saing yang ada di dalam kendali kita.
Sementara faktor yang ada di luar kendali kita antara lain tingginya tarif bea masuk serta biaya logistik yang masih tinggi.
“SDM juga menjadi PR kita yang paling utama. Tenaga kerja kita saat ini 130 juta orang, 50% pendidikannya masih SD, sekitar 18% SMP, hanya 12-13% yang SMA. Itulah kenapa produktivitas kita rendah,” kata Rosan.
Dia menambahkan, kenaikan UMP saat ini sudah dirumuskan dengan baik, tapi pemerintah dan dunia usaha acapkali luput membicarakan produktivitas.
“Jarak produktivitas dengan biaya produksi makin melebar. Kalau dibandingkan dengan China, hampir 46%. Tiap tahun ada 2 juta tenaga kerja baru, sementara yg bisa terserap hanya 500-600 ribu orang. Ini kalau dibiarkan akan jadi masalah sosial ke depan,” jelasnya. Red
Komentar