Jakarta, PublikasiNews.Com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN Indonesia) telah menyerahkan Petisi “PILPRES 2019 LUBER JURDIL” ke Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang terletak di jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat Pada, Kamis (31/1/2019) tadi siang.
“Petisi diterima resmi oleh salah satu pejabat KPU (kepala bidang sosialisasi Pemilu dan Humas), Petisi yang
ditandatangani oleh Ketua Umum LPKAN H. R. Muhammad Ali dan Sekjend LPKAN H. Achmad Sidqus Syahdi, SE beserta Dewan Pembina DPP LPKAN Wibisono, SH, MH dan perwakilan dari 400 elemen masyarakat yang diwakili oleh Ir. Aslam Katutu,” tutur Ketua Umum DPP LPKAN yang akrab disapa bang Ali kepada awak media di Jakarta.
Pembina LPKAN Indonesia Wibisono menambahkan bahwa UU pemilu tahun 2017 sangat multi tafsir terutama tentang hal cuti kampanye bagi calon Presiden (petahana), maka kami beserta 400 elemen masyarakat mengajukan Petisi ini, adapun isi Petisi sebagai berikut :
“PETISI PILPRES 2019 LUBER JURDIL”
Berdasarkan pengalaman prosesi pelaksanaan PEMILU berbagai periode terdahulu, baik tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional, bahwasanya PEMILU eksekutif maupun legislatif agar dapat berjalan dengan Langsung Umum Bebas dan Rahasia, Jujur serta Adil (LUBER JURDIL), sehingga terlaksana dengan tertib aman dan sukses, bahwa salah satu meminta semua kontestan untuk melepaskan atribut jabatan dan kepangkatannya baik sebagai ASN, TNI/POLRI, maupun pejabat bupati, gubernur, hingga presiden.
Sehingga pada saat masa kampanye berlangsung, posisi yang ditinggalkan oleh kontestan peserta PEMILU tersebut, apabila sebelumnya adalah sebagai bupati, gubernur maupun presiden, maka otomatis digantikan oleh wakilnya sebagai pejabat sementara sehingga terpilih pajabat baru.
Demikian pula seorang presiden yang semestinya sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya.
“Untuk itu kami mengajukan PETISI kepada pemerintah agar :
Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI,” papar Ali Zaini.
Hal ini penting, lanjut Ali Zaini, karena untuk menjaga marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara yang melekat kepada seorang presiden, sehingga pada saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan Capres-Cawapres yang sedang berkontestasi memiliki kedudukan yang sama, pemilih, penyelenggara, dan pengawas, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak.
“Dalam hal ini dapat bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada “kecurangan” yang dilakukan, dan siapapun yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang secara terhormat dan bermartabat sebagai modal dasar dalam memimpin Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, mengingat bahwa tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia melakukan pemilihan secara serentak, pemilihan akan dilaksanakan secara bersamaan,” ulasnya.
“Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Periode 2019 – 2024, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara akan dipertaruhkan integritasnya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak pada 17 April 2019 mendatang yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkas Ada Zaini.[]Jar/red
Komentar