oleh

Tanpa Melalui LSP Lisensi BNSP Dewan Pers Kebon Sirih Di LARANG Sertifikasi Wartawan ?

JAKARTA – PublikasiNews.Com | Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan (SK3W) sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal ini ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5, Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, yang dihelat selama empat hari sejak 14 April hingga 18 April 2021.

Dalam pemaparannya, Henny menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP. Maka dapat disimpulkan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Dikatakan pula olehnya, terkait karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

“Dewan Pers (Kebon Sirih) boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tutur Henny.

Sedangkan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, Agus yang menerangkan, bahwa sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya. Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP.

“Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia serta selaku Ketua Dewan Pers (DP Indonesia), menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

“Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

Mandagi juga mengakui, dirinya sangat bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Peserta yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI). Latar belakang peserta juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Sementara itu, Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia yang merupakan Ketua Umum Assosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) juga turut menjadi peserta, mengatakan, bahwa hanya tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Ke depan nanti saya berharap UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” imbuhnya.

Menariknya ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen. Mantan General Manager pada Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan ketika pengujian wartawan di Dewan Pers (Kebon Sirih).

“Saya sempat mengalami kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh master asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.

Fredrik juga mengakui, kedepannya akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.(*/dok-ist./fwj/red-Zark)

Komentar

News Feed